 |
Kuasa Hukum Ita Rosita Desak Kapolres Metro Tangerang Kota Turun Tangan, Perkara Tersangka SR Jangan Dibiarkan Berlarut-larut |
TUNTASPOSTTV.COM/ TANGERANG
Penanganan perkara dugaan penipuan dan/atau penggelapan yang dilaporkan Ita Rosita di Polres Metro Tangerang Kota kembali dipertanyakan. Meski tersangka berinisial SR telah ditetapkan, proses penyelesaian perkara tersebut belum juga memberikan kepastian hukum bagi korban.
Kuasa hukum Ita Rosita dari Kantor Hukum Bayu Tri Ananda & Rekan secara tegas meminta Kapolres Metro Tangerang Kota memberikan atensi khusus dan melakukan pengawasan langsung terhadap penanganan perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/812/IV/2026/SPKT/POLRES METRO TANGERANG KOTA/POLDA METRO JAYA tertanggal 15 April 2026.
Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan informasi yang diperoleh kuasa hukum, berkas perkara telah dua kali dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik dengan petunjuk P-19. Namun, hingga 9 November 2026, pihak korban belum mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pemenuhan petunjuk tersebut maupun perkembangan terbaru proses penyidikan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana penanganan perkara berjalan. Apakah seluruh petunjuk jaksa telah dipenuhi? Apakah berkas perkara sudah kembali dilimpahkan kepada penuntut umum? Dan kapan perkara tersebut memperoleh kepastian untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya?
Kuasa hukum menilai, perkara yang telah berjalan sejak April 2026 tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan informasi. Penanganan perkara harus memiliki arah, perkembangan yang terukur, serta kepastian hukum bagi pihak yang mencari keadilan.
"Kami meminta Kapolres Metro Tangerang Kota memberikan atensi khusus. Jangan sampai perkara yang sudah memiliki tersangka dan telah berjalan berbulan-bulan justru terus berputar tanpa kepastian penyelesaian. Korban berhak mengetahui sejauh mana laporan yang dibuatnya ditindaklanjuti," tegas kuasa hukum.
Dua kali pengembalian berkas dengan petunjuk P-19 juga menjadi alasan penting bagi penyidik dan penuntut umum untuk memperkuat koordinasi. Kekurangan berkas harus segera diidentifikasi dan dipenuhi agar proses hukum tidak terus tersendat.
Kuasa hukum turut meminta penjelasan terbuka mengenai status penanganan tersangka SR, termasuk perkembangan menuju P-21 serta kepastian penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II apabila seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi.
Keseriusan tersebut dibuktikan dengan penyampaian surat permohonan pengawasan dan kepastian penyelesaian perkara kepada Kapolres Metro Tangerang Kota pada 5 November 2026. Kemudian, pada 9 November 2026, kuasa hukum kembali menyampaikan surat permohonan penjelasan tindak lanjut dan informasi perkembangan penanganan perkara.
Melalui kedua surat tersebut, pimpinan Polres Metro Tangerang Kota diminta melakukan evaluasi dan memberikan arahan tegas kepada jajaran penyidik agar penanganan perkara tidak terus berjalan tanpa kejelasan.
"Kami tidak meminta perlakuan khusus dan tidak bermaksud mengintervensi kewenangan penyidik. Kami hanya menuntut profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Jangan sampai korban terus menunggu sementara perkembangan penanganan perkara yang dilaporkannya tidak diketahui secara jelas," lanjut kuasa hukum.
Kapolres Metro Tangerang Kota diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk memastikan perkara tersebut ditangani secara profesional dan tidak dibiarkan berlarut-larut.
Sebab, penetapan tersangka bukanlah akhir dari proses penegakan hukum. Perkara harus dituntaskan melalui mekanisme hukum yang jelas. Korban tidak seharusnya terus menunggu tanpa kepastian mengenai kelanjutan perkara yang telah dilaporkannya sejak April 2026...
Tuntaspostv Mengabarkan dari Medan
